JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM TPS3R TANGINAS BEDAS (STUDI PADA DESA CANGKUANG WETAN KABUPATEN BANDUNG)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jejaring kebijakan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recycle di Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, dengan menekankan pada permasalahan efektivitas jejaring antaraktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta dianalisis secara sistematis menggunakan perangkat lunak pengolah data kualitatif untuk memetakan relasi dan interaksi antaraktor dalam jejaring kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terbentuk cenderung bersifat sentralistik dengan dominasi pemerintah desa sebagai aktor kunci, yang berdampak pada tingginya ketergantungan dalam pengambilan keputusan dan keberlanjutan program. Selain itu, efektivitas jejaring dipengaruhi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, keterbatasan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan, serta belum meratanya distribusi peran dan sumber daya antaraktor. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas jejaring kebijakan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pelembagaan pendanaan, pemerataan distribusi kewenangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat utama dalam membangun jejaring kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

This study aims to analyze the dynamics of policy networks in the implementation of a community-based waste management program based on reduce, reuse, and recycle principles in Cangkuang Wetan Village, Bandung Regency, with a particular focus on network effectiveness among actors. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were systematically analyzed using qualitative data analysis software to map relationships and interactions among actors within the policy network. The findings reveal that the policy network tends to be centralized, with the village government acting as the dominant actor, resulting in a high level of dependency in decision-making processes and program sustainability. In addition, network effectiveness is influenced by suboptimal community participation in waste sorting, limited sustainable funding mechanisms, and uneven distribution of roles and resources among actors. This study concludes that the quality of policy networks is a key determinant of the success of community-based waste management programs. The findings highlight the importance of strengthening institutional capacity, ensuring a more balanced distribution of authority, and enhancing community participation as essential prerequisites for developing more effective, inclusive, and sustainable policy networks at the local level.