IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH  BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rossy Lambelanova

doi:10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rossy Lambelanova

Abstract

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat, dalam pelaksanaanya masih terdapat fenomena-fenomena permasalahan di lapangan baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat menunjukkan peningkatan indeks dari tahun ke tahun, namun perkembangan IPM ini tidak semata-mata menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil, secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan yang masih memerlukan kerja ekstra dari pemerintah daerah dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Bandung Barat

Keywords

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH, IMPLEMENTASI, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York : HarperCollins

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Adminstration and Society 6, London : Sage

Miles, Mathew B. Dan A. Meichael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Alih bahasa : Tjetjep Rohendi Effendi, Jakarta : UI Press

Munandar, Aris dkk, 2011, Mendahulukan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Laporan Penelitian Kerjasama Pusat penelitian Ekonomi LIPI dan Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI, Unpublished)

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: AIPI

Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edwards III, George, 1980, Implementing Public Policy, Washington DC: Congresional Quartely Pres

Fatah, Abdul, 2012, Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Daerah Perbatasan Kabupaten Bandung Barat, Disertasi

Grindle, Merilee S. 1980. Politic and Policy Implementation In the Third Word, Princeton: Univercity Press.

Hidayat, Agus Syarip, 2014, Bab VIII, Perencanaan Pembangunan Pasca Pilkada dan Implikasinya terhadap Pengembangan Sektor Ekonomi, artikel hasil penelitian

Mintaroem K, Farisi MF. 2008. Aspek Sosial-Budaya pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional (Studi pada Masyarakat Nelayan Tradisional di Desa Bandaran, Pamekasan). Universitas Terbuka.

Mulyana, Yana, 2012, Kualitas Pelayanan Publik Bidang Infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat Pasca Pemekaran Daerah dari Kabupaten Bandung, Disertasi

Ndraha, Talizidu, 2002, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru),Jakarta: Rineka Cipta

............................, 1990, Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta : Rineka Cipta

Nugroho, Riant, 2008, Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo

Rahmayanty, Nina, 2010, Manajemen Pelayanan Prima, Yogyakarta : Graha Ilmu

Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan kepemerintahan yang baik), Bandung: Refika Aditama

Warwick, D.P, 1979, Ethics of Administrative Discretion. In Public Duties : The Moral obligation of Government Officials, Diedit oleh J.L Fleishman, L.Liebman, dan M.H Moore (pp. 93-127) : Mass Harvard University Press

Wasistiono, Sadu, 2010, Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan, Makalah ditulis untuk Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema “ Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek”

DOI: https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137