FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI SUMBAWA BARAT

Ibrahim Ibrahim; Iwan Tanjung Sutarna; Ibrahim Abdullah; Kamaluddin Kamaluddin; Mas'ad Mas'ad

doi:10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI SUMBAWA BARAT

Ibrahim Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, Kamaluddin Kamaluddin, Mas'ad Mas'ad

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada perdesaan kawasan pertambangan emas memiliki nilai tambah dalam mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan pertambangan emas yaitu: Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian dari pihak desa, pengelola BUMDES, masyarakat penerima manfaat program dan instansi terkait. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing.

Keywords

Penghambat; pendukung; BUMDes; Kawasan Tambang

Full Text:

PDF

References

Ibrahim & Tanjung, S.I. (2018), Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat, Jurnal Tata Loka, 20, (3), 309-316

Ibrahim, Kamaluddin, & Mintasrihardi (2017). Persebaran Program Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat. Prosiding. Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi, Bisnis, Dan Keuangan. Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ibrahim, Mintasrihardi, & Djunaidi, A. (2017). Sinergisitas Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Penang-gulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Barat. Prosiding. Seminar Nasional Geografi 2017. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Ibrahim, Mintasrihardi, Junaidi A. (2018) Karakteristik Badan Usaha Milik Desa Pada Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat. Prosiding. Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) 2018

Ihsan, N.A. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep, Journal of Politic and Government Studies, 7, (4), 221-230.

Ismail, S. (2011). Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta : Salemba Empat

Liow, H., Lengkong F.D.J. & Novie, P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan. AP: Jurnal Administrasi Publik. 4, (61)

Meigawati, D, (2018), Implementasi Program Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), Konferensi Nasional Ilmu Administrasi

Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4, (2), 225–238

Mustanir, A., & Jaya, I. (2016a). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4, (1), 84–97

Mustanir, A., & Jusman. (2016a). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Akmen, 13, (3), 542–558

Mustanir, A., & Lubis, S. (2017a). Participatory Rural Appraisal In Deliberations Of Development Planning. International Conference On Democracy, Accountability, And Governance (Icodag 2017) (Vol. 163).

Mustanir, A., Abadi, P., & Nasri, A. (2016). Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deli-beration of Development Plan. In International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) (Vol. 84, pp. 356 – 359). Makassar: Atlantis Press.

Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, I., & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4, (4), 1–14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Ramadana., Berlian, C., Ribawanto, H. & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1, (6). 1068-1076.

Rani, S. (2018) Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDes Karya Abadi Di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan) Skripsi, fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Saepudin, E, Agustini, D.A. Agung, B. (2018). Partisipasi Masyarakat Ada Program Desa Mandiri Pangan Di Kabupaten Bandung. Sosiohumaniora, 20, (1), 86-94

Sutopo Dhanny S (2017) Kemiskinan Di Perdesaan Dalam Tinjauan Morfologi Sosial (Studi Kasus Kemiskinan Di Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Jawa Timur). Sosiohumaniora, 19, (3), 268-273

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DOI: https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464