PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUSKESMAS: STUDI KASUS KOTA BANJAR PROPINSI JAWA BARAT

Abstract

Pemerintah Kota Banjar dalam memberikan pelayanan kesehatan masih tergantung kepada kebijakan perimbangan keuangan, karena terbatasnya sumberdaya yang di miliki. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan yang belum optimal dengan indikasi terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang memperlihatkan kecenderungan pengaruh yang terbesar dalam dimensi implementasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan dalam mengelola sumber daya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah sendiri dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, dengan sample gugus bertahap (Cluster sampling), pengambilan sampel dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah-wilayah administratif yang terdapat pusat pelayanan kesehatan dengan metode acak sederhana (Simple Random Sampling). Pengolahan data diuji dengan menggunakan Structure Equation Modeling (SEM) dengan suatu prosedur yang di dasarkan pada Methods of Succesive Interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perimbangan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi secara bersama-sama atau tersendiri secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Dimensi dukungan merupakan dimensi yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan diikuti dengan struktur birokrasi, sumberdaya dan komunikasi.