ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PUTUSAN PTUN BANDUNG PERKARA NO. 92/G/2001/PTUN BANDUNG TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN

Abstract

Obyek penelitian ini adalah tentang gugatan sengketa kepegawaian
di PTUN Bandung oleh Ir. A, PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mendapat
SK Penurunan Pangkat karena beristri lebih dari satu tanpa sepengetahuan istri
dan seijin atasan, dan Putusan PTUN Bandung yang menyatakan “gugatan tidak
dapat diterima, dan tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa
tata usaha negara yang diajukan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Maksud
penggunaan metode tersebut adalah, untuk menilai kesesuaian antara peraturan
perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa dengan
obyek sengketa. Kesimpulan penelitian: SK Penurunan Pangkat terhadap Ir. A,
PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo
PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS, serta PP
Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan disiplin PNS. Putusan PTUN Bandung
yang menyatakan “tidak berwenang memeriksa perkara dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara yang diajukan ”, sesuai dengan Pasal 48, 51 ayat (3)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
Kata kunci : PNS, Pelanggaran disiplin, SK Penurunan Pangkat, Sengketa kepegawaian, wewenang menangani perkara