TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Sekarang ini, kebutuhan akan penggunaan barang dan/atau jasa,
khususnya jasa telekomunikasi semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan itu
menuntut pula peningkatan kualitas pelayanan dan tanggungjawab secara hukum
dari pelaku usaha. Kenyataannya menunjukkan bahwa pelaku usaha membuat
suatu perjanjian baku yang memuat klausul tambahan dengan maksud membatasi
tanggungjawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diakibatkan oleh
penggunaan perjanjian baku. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan
metode pendekatan yuridis normative yang menitik beratkan penelitian terhadap
data kepustakaan atau data sekunder, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap
kerugian konsumen atas penggunaan perjanjian baku merupakan tanggungjawab
mutlak dengan menganut asas pembuktian terbalik. Saran yang diajukan, yaitu
kontrak/perjanjian berlangganan sambungan telekomunikasi yang merupakan
perjanjian baku perlu segera disesuaikan dan penggantian kerugian kepada
konsumen prosesnya dipermudah.
Kata Kunci: liablitiy, pelaku usaha, barang dan/atau jasa, perjanjian baku, dan perlindungan konsumen