REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN BOGOR)

Abstract

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnya
merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola
pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakan
kinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi
manajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogor
sudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelola
perizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasi
dalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalam
mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biaya
dengan dukungan teknologi informasi.
Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi..