DAMPAK TRANSFER PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Abstract

Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 33/2004 memberikan dana transfer kepada
pemerintah daerah. Dana transfer pusat tersebut digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah.
Dana transfer yang diberikan pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang difungsikan sebagai stimulus fiskal bagi daerah. Dana transfer pusat diharapkan akan
memberikan peningkatan pembangunan bagi daerah. Namun dana transfer pusat tersebut belum
memberikan penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah. Dana transfer pusat ini setidaknya dapat
menutupi kebutuhan daerah. Ketimpangan pendapatan setiap daerah akan terjadi tetapi pemerintah akan
memikirkan bagaimana ketimpangan pendapatan daerah dapat diturunkan. DAU merupakan salah satu
hibah dari pemerintah pusat untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Adanya aturan
hold-harmless menjadikan pemberian DAU minimum sama dengan tahun lalu yang mengakibatkan
fungsi DAU tidak berjalan. Fungsi DAU yaitu daerah yang kapasitas fiskal rendah akan diberikan
DAU relatif besar. Dengan diberlakukan hold harmless membuat fungsi DAU tidak terjadi. Aturan
hold harmless sudah tidak digunakan lagi setelah tahun 2009. Dalam penelitian ini mencoba untuk
melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia melalui instrumen
fiskal seperti DAU dan DAK. Periode penelitian tahun 2001-2010 menggunakan regresi panel data.
Hasil yang estimasi yang didapat yaitu DAU, DAK, infrastruktur jalan, aturan hold harmless dan jumlah
penduduk mempengaruhi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain melihat hasil estimasi
dari persamaan ketimpangan pendapatan, penelitian ini akan melihat perkembangan ketimpangan
pendapatan provinsi di Indonesia dengan menggunakan indeks Williamson. Hasil yang didapat
ketimpangan pada daerah miskin lebih merata dibandingkan daerah kaya. Penentuan daerah kaya dan
daerah miskin menggunakan median PDRB perkapita.