QUASI OTONOMI PADA PEMERINTAHAN TERENDAH NAGARI SIMARASOK DI SUMATERA BARAT DAN DESA PONJONG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Dalam UU Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa titik berat otonomi ada di tingkat
kabupaten/kota. Akan tetapi realitanya, urusan pemerintahan yang diserahkan ke kabupaten tersebut
juga dilimpahkan kembali kepada pemerintah terendah seperti nagari di Sumatera Barat dan desa di
Yogyakarta. Padahal dalam UU, pemerintah terendah seperti nagari dan desa memiliki kewenangan
otonomi berdasarkan hak asal usulnya. Faktanya, pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul
ini tidak pernah jelas bentuknya dan seperti apa implementasinya. Dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan kaedah grounded theory, artikel penelitian ini menjelaskan makna otonomi
di nagari dan desa berdasarkan hak asal usul yang belum mampu diidentifikasi oleh pemerintah terendah
tersebut. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan implikasi dari pelaksanaan urusan yang dilimpahkan
pemerintah kabupaten kepada pemerintah nagari dan desa. Hal penting yang ditemukan dalam
tulisan ini adalah ternyata pemerintah memang mengabaikan kewenangan pemerintah terendah dalam
melaksanakan hak asal usulnya. Akibatnya pemerintah nagari dan desa lebih memilih pelaksanaan
urusan yang dilimpahkan kepadanya untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah
yang ada di kabupaten.