MODEL KELEMBAGAAN PERIZINAN BAGI INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Perizinan adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan tekstil.Perizinan ini
bukan hanya penting dalam arti tertib administrasi tetapi juga sebagai legalitas bagi pemerintah untuk melakukan
pengendalian atas izin yang telah diberikan.Pada tahun 2012 terdapat 855 perusahaan tekstil di Kabupaten
Bandung dan 432 diantaranya adalah perusahaan yang secara formal memiliki izin. Untuk memberikan kepastian
kepada calon investor maka pemerintah daerah mengeluarkan beberapa peraturan perizinan sebagai dasar dalam
penyelenggaraan perizinan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kelembagaan perizinan
bagi industri tekstil di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara observasi.dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa selain aturan formal, terdapat juga aturan informal yang membuat kelembagaan perizinan
justru menjadi semakin tidak pasti dalam hal proses, biaya, dan waktu penyelesaian izin. Ketidakpastian ini
terjadi karena adanya hambatan-hambatan kelembagaan dan perilaku oportunis dari berbagai pihak yang terlibat
pada proses perizinan yang pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan biaya transaksi bagi perusahaan.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa model kelembagaan perizinan yang ada di Kabupaten
Bandung belum tertata dengan baik karena masih tingginya ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan.