PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

Abstract

Perencanaan tata ruang kota sebagai bentuk intervensi kebijakan secara spasial dalam manajemen
pembangunan perkotaan berdasarkan perpektif governance tidak saja menuntut kerterlibatan multi aktor/ agensi,
akan tetapi juga mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip governance dalam upaya mewujudkan good
urban governanace. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi: mendeskripsikan dan
menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip governance terhadap perencanaan tata ruang wilayah kota.
Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan metode survai terhadap aktor pemerintah kota;
civil society/masyarakat; dan sektor bisnis berdasarkan teknik proporsional random sampling. Adapun model
analisisnya menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prinsip governance yang
meliputi: akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipasi yang secara statistik berpengaruh secara nyata dan
signifikan dalam perencanaan tata ruang kota dengan formulasi model Y = -3.866 + 0.580 X1 - 0.144 X2 + 1.196
X3 + 0.820 X4 + e. Dengan demikian, dapat dijelaskan, bahwa jika tidak ada akuntabilitas, transparansi, responsif
dan partisipasi dalam perencanaan tata ruang kota, maka rencana tata ruang kota yang dihasilkan adalah – 3.866.
Penambahan 1 unit akuntabilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.580. Setiap
pengurangan 1 unit transparansi akan mengurangi bobot perencanaan tata ruang kota sebesar - 0.144. Setiap
penambahan 1 unit responsibilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 1.196. Dan setiap
penambahan 1 unit partisipasi akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.820. Model regresi
yang dihasilkan dapat digunakan sebagai prediktor perencanaan tata ruang kota daripada rata-rata perencanaan
tata ruang kota itu sendiri. Adapun saran dan implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah, bahwa
penerapan prinsip governance harus menjadi mindset para aparatur publik dalam mengatasi berbagai kepentingan
dan persoalan publik di wilayah perkotaan. Selain itu dibutuhkan berbagai insentif kebijakan bagi operasionalisasi
prinsip governance dalam mewujudkan good urban governance.