IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

Abstract

Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah
khususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awal
dibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,
meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangi
kepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyak
menggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOB
tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten
Pringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten induk
yaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yang
diperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindari
berulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.
Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi dan
studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,
pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupaten
Pringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justru
menjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.