PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN PERBATASAN NEGARA: STUDI DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA
Abstract
Laut Natuna Utara adalah wilayah lama bernama baru yang di berikan Indonesia kepada salah
satu wilayah laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Setelah terdapat klaim sepihak terhadap perairan ini dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kekuatan militer di Natuna. Langkah ini memiliki resiko tersendiri baik bagi Indonesia maupun kawasan, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya penguatan di sektor politik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik keamanan dapat berperan dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori national interest dan konsep good governance untuk memunculkan penjelasan bagaimana perimbangan kebijakan antara soft approach dan hard approach yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik di Natuna. Penelitian ini melihat
bahwa kedulatan Indonesia sangat ditentukan oleh kepentingan nasional yang dihadirkan dalam kerangka konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam upaya menjaga keamanan wilayah Laut Natuna Utara, negara kemudian kemudian melakukan pendekatan politik dari aspek kekuatan militer (hard power) dan non-militer (soft power).
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
bbc.com (16 Juli 2016) diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160712_indonesia_laut_Cina_selatan di akses 20/02/2019
Beritasatu.com. (27 Juni 2016) Natuna Jadi Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu. Diakses dari https://www.beritasatu.com/ekonomi/372012/natuna-jadi-sentra-perikanan-dan-kelautan-terpadu
Budiana, M., Fedryansyah, M., Djuyandi, Y., & Pancasilawan, R. (2019). Indonesia Military Power Under the Increasing Threat of Conflict in the South China Sea. Central European Journal of International & Security Studies . 2019, Vol. 13 Issue 4, p259-274. 16p.
CNA Analysis & Solution, Raul (Pete) Pedrozo “China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”
Connelly, A.L. (2016) Indonesia in the South China Sea: Going it alone, https://www.lowyinstitute.org/public ations/indonesia-south-china-sea going-it-alone.
Deni, F., Sahri, L. (2017). Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna. International & Diplomacy Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember 2017)
Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik Indonesia. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Erwin Kurnia, N.M. (2 Desember 2014) “Pengaruh Konfik Laut Cina Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta : 8 di unduh dari https://www.academia.edu/7289711/Pengaruh_Konflik_Laut_China_Selatan_Terhadap_Sistem_Pertahanan_Negara
Fahmal, H.A.M. (2006) Peran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta : UII Press.
Glaser, C. L., (2000). “The Causes and Consequences of Arms Race”. Annual Review of Political Sciences, 3 (2000): 251-276.
Hendershot, G.E. (1973) Population Size, Military Power, and Antinatal Policy, diakses dari https://www.jstor.org/stable/2060879
Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). (2018).Vol.6 No. 1.
Holsti, K.J. (1975). Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis. Terjemahan oleh Wawan Djuanda. 1992. Bandung: Binacipta. International Law. 1942. 8th edn.
Kementrian Pertahanan Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Diakses dari https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/BPPI-INDO-2015.pdf
Kemitraan. (2011). Partnership Policy Paper No. 2/2011 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia.
kompas.com. (2 Agustus 2017) diakses dari https://internasional.kompas.com/read/2019/02/08/17110301/halangi-proyek-filipina-di-laut-china-selatan-beijing-disebut-kirim-95
Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. (2007). Jakarta: LAN.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Morgentau, H. J. (1954) Politics Among Nations: the Struggle For Power and Peace, 2ndeditions, New York: Alfred A. Knopf.
Natunakab.go.id. (20 Januari 2019) diakses dari https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/
Nucterlain, D. E. (1979). National Interest a New Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring)
Perkasa, A. (23 Juni 2016) Laut Natuna Utara jadi sumber Migas Asia,https://www.cnnindonesia.com/nasional/. Di akses 20/02/2019
Perwita, A.A.B., & Yani, Y.M. (2005) Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Radarkepri.com. (4 September 2018). Diakses pada laman https://radarkepri.com/wabupa0masalah-besar-natuna-kemiskinan-dan-lambatnya-perkembangan-perekonomian-di-daerah/
Ramphele, W. (2003) Discussion paper on Local Government Capacity Building, Department of Provincial and Local Government. South Africa Government. Dalam Discussion Paper On Local Government www.environment.gov.za/HotIssues/2003jul24/
Scmp.com (29 Oktober 2018) diakses dari https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2174342/china-has-built-new-structure-bombay-reef-south-china-sea-us.
Scott, S.V. (2016). China’s nine-dash line, international law, and the Monroe Doctrine analogy , diakses dari https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0920203X16665054
Shabrina, N. O. (2017). Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok yang Melewati Perairan Natuna. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017.
Sinaga, L.C., (10 November 2017) politik.lipi.go.id diakses pada http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1165-laut-natuna-utara-dan-respon-tiongkok
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
Swastiwi, A.W. (2017). Perdagangan Dan Ekonomi Maritim Di Kepulauan Anambas Abad 19-20. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. (Laporan Kajian).
Thoha, M. (2003). Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Viotti, et. al, (2013). International Relations and World Politics Fifth Edition, Pearson Education, Inc. New York.
DOI: https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.21008
Copyright (c) 2020 Rio Yusri Maulana, Moch. Arief Rakhman

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
JWP (Jurnal Wacana Politik) Indexed By:
Published By:
Departement of Political Science
Campus of Faculty of Social and Political Science
Universitas Padjajaran, Building D, 2nd floor
Jl. Raya Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang
Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.





E ISSN






21.png)
