RENT SEEKING DAN PRAKTIK KORUPSI DI TUBUH BUMD: KASUS BUMD PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT (BGD)

Mahpudin Mahpudin

Abstract


Artikel ini membahas tentang praktik rent seeking di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) spesifik pada PT Banten Global Development (BGD) sebagai perusahaan milik Pemerintah Provinsi Banten. Alih-alih memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Banten, PT BGD justru hanya menjadi alat perburuan rente antara state actor dan economic actor dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah untuk kepentingan ekonomi politik segelintir elit. Artikel ini berusaha memetakan pola rent seeking yang bekerja dibalik pengelolaan perusahaan PT BGD. Metode kualitatif dipilih dalam penelitian ini, adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai bahan bacaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan PT BGD menciptakan korupsi pada perusahaan pemerintah melalui praktik rent seeking. Pola rent seeking yang terbentuk adalah “rent seizing” yaitu state actors berusaha mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi pemerintah untuk kepentingan individu dan kelompoknya. Di sisi lain, pihak perusahaan (economic actor) memperoleh keuntungan  dari kebijakan yang dibuat oleh elit politik dengan cara menyuap dan cara-cara lain yang melanggar konstitusi. Pihak perusahaan yang dimaksud tidak merujuk pada perusahaan swasta melainkan perusahaan milik pemerintah yaitu BUMD PT BGD.

Keywords


Rent seeking; Korupsi; BUMD

References


Agustino, L. (2010). Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten. Prisma, 29, 102–116.

Bantenhits.com. (2015). Rano Karno Pecat hilman Nitiamidjaja dari Komisaris PT BGD. https://bantenhits.com/2015/05/26/rano-karno-pecat-hilman-nitiamidjaja-dari-komisaris-pt-bgd/

Beritasatu.com. (2015a). Banten Global Development Alami Potensi Kerugian Rp. 20,3 Miliar. https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/263587/banten-global-development-alami-potensi-kerugian-rp-203-miliar

Beritasatu.com. (2015b). Mengenal PT BGD yang Bertugas Mendirikan Bank Banten. https://www.beritasatu.com/heru-andriyanto/nasional/326933/mengenal-pt-bgd-yang-bertugas-mendirikan-bank-banten

Beritasatu.com. (2015c). Pembentukan Bank Banten Bermasalah Sejak Awal. https://www.beritasatu.com/heru-andriyanto/nasional/326931/pembentukan-bank-banten-bermasalah-sejak-awal

Creswell. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Evaquarta, R. (2010). Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal dalam Era Otonomi Daerah : banyak studi yang dilakukan untuk. Studi Politik Edisi, I(1), 8–22.

Faktabanten.co.id. (2020). Dewan Banten Pertanyakan Kepemilikan Saham PT BGD di Sejumlah Perusahaan. https://faktabanten.co.id/blog/2020/10/09/dewan-banten-pertanyakan-kepemilikan-saham-pt-bgd-di-sejumlah-perusahaan/

Girling, J. (1997). Corruption, Capitalism and Democracy. London: Routledge.

Grafton, R. Q., & Williams, J. (2020). Rent-seeking behaviour and regulatory capture in the Murray-Darling Basin, Australia. International Journal of Water Resources Development, 36(2–3), 484–504. https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1674132

Gresnews.com. (2015). Pendirian Bank Banten Tercemar Korupsi. http://www.gresnews.com/berita/hukum/102258-pendirian-bank-banten-tercemar-korupsi/

Hamid, A. (2014). A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia. Asian Politics and Policy, 6(4), 577–593.

Hogan, J., Murphy, G., & Chari, R. (2011). Regulating the Influence Game in Australia. Australian Journal of Politics and History, 57(1), 102–113. https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.2011.01585.x

Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2). https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690

Jauhar, U. N. A. (2015). Mengenal PT BGD Pelaksana Pembentukan Bank Banten. https://www.kompasiana.com/djibrieljd/566bd89ecf7a61870a96345b/mengenal-pt-bgd-pelaksana-pembentukan-bank-banten

Lambsdorff, J. G. (2002). Corruption and Rent Seeking. Public Choice, 13(1). https://doi.org/10.1023/A

Mahpudin. (2018). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017. Sultan Ageng Tirtayasa.

Nazir. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.

Ross, M. (2001). Timber Booms And Institutional Breakdown In Southeast Asia. Cambridge University Press.

Saleh, & Perdana. (2009). Praktik Rent Seeking Dan Relasi Negara Dengan Kapital (Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam Di Provinsi Sulawesi Tenggara). Jurnal Analisis Kebijakan, 3(1), 76–84.

Samsuddin, Gunawan, & Sasmito. (2019). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. Jurnal Ilmu Administrasi, 16(2), 210–227.

Sturesson, J., McIntyre, S., & Jones, N. C. (2015). State-Owned Enterprises: Catalysts for public value creation? PwC Insights, April, 47. www.psrc.pwc.com

Suara.com. (2018). Kadin Banten Nilai Bank Banten Hanya Dinikmati Pengusaha Luar. https://www.suara.com/partner/content/bantenhits/2018/04/10/105335/kadin-nilai-bank-banten-hanya-dinikmati-pengusaha-luar

Suarabanten.com. (2020). Baru 2 Tahun Bebas, Mantan Direktur BGD Kembali Ditahan. https://suarabantennews.com/2020/07/24/baru-2-tahun-bebas-mantan-direktur-bgd-kembali-ditahan/

Wanmedia.co.id. (2020). Perkumpulan Urang Banten Gelar Fokus FGD Bank Banten. https://wanmedia.co.id/perkumpulan-urang-banten-gelar-focus-group-discussion-fgd-bank-banten/%0A %0A




DOI: https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.30756

Copyright (c) 2021 Mahpudin Mahpudin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 JWP (Jurnal Wacana Politik) Indexed By:

Google Scholar width=  Bielefeld Academic Search Engine (BASE) WorldCat Indonesia One Search                 

 

 

Published By:

Departement of Political Science
Campus of Faculty of Social and Political Science
Universitas Padjajaran, Building D, 2nd floor
Jl. Raya Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang

  

Lisensi Creative Commons Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.