TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada)

M. Zaenul Muttaqin, Usman Idris, Ilham Ilham

Abstract


Pada arena pemilihan langsung, pegawai negeri sipil (PNS) selalu dianggap sebagai mesin politik yang memiliki peluang untuk mengumpulkan suara. Bourdieu memandang kekerasan simbolik terjadi secara laten, kekuasaan selalu membangun birokrasi dalam struktur hirarkis sehingga dalam pemilihan langsung PNS selalu dalam kondisi dilematis. Relasi politik, relasi sosial, relasi kultural PNS merupakan tiga aspek yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Bahan kepustakaan sebagai sumber data. Data dikumpulkan penelusuran literatur, jurnal buku, dokumen atau sumber data yang terkait dengan penelitian. Validasi data melalui pemeriksaan anggota atau memeriksa temuan menggunakan interpretasi secara tertulis dari akademisi bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi konjungtur terjadi secara berkelanjutan, keterlibatan PNS dalam pemilu dari orde lama hingga saat ini, di tengah pandemi harus dilihat dengan meta perspektif. Kekerasan simbolik terhadap PNS dapat ditekan dengan pencabutan hak suara. Tindakan ini diikuti dengan sanksi tegas pada sebelum dan sesudah pemilu.

Keywords


Pemilu; Habitus; Kekerasan Simbolik.

References


Agustino, L. (2017). Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Alfabeta.

Alamsyah, M. N. (2012). Fenomena Electocracy dalam Pilkada Langsung di Indonesia. Jurnal Academica, 4(1), 761–773.

Alfiyani, N. (2018). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik. Potret Pemikiran, 22(02), 57–69.

Aminudin, M., Sumartono, & Domai, T. (2016). Mengurai Inersia Nir-Netralitas dan Segregasi Paska Pilkada. Jejaring Dministrasi Publik, 8(1), 838–846.

Amir, M. (2018). Konsep Netralitas terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara. Petitum, 6(2), 87–97.

Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3), 515–537.

Bahrul, B. (2015). Meneguhkan Netralitas, Mematri Imparsialitas. Jurnal Etika & Pemilu, 1(3), 42–55.

Basir, G. (2009). Birokrasi dan Kekuasaan Politik: Partisipasi Birokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Al-Hurriyah, 10(1), 55–63.

Basri, M. H. (2017). Kontrol Politik Birokrasi dalam Kebijakan Publik. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2(2), 121–129.

Bimantara, N., & Harsasto, P. (2018). Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri. Journal of Politic and Government Studies,7(4), 201-210.

Budiono. (2019). Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 129–137.

Creswell, J. W. (2009). Research Design Qualitative, Quantitatif dan Mixed. In A. Fawaid (Ed.), Terjemahan (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.

Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political and Neutrality of Bureaucracy in Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 5(2), 85–94.

Dharmaningtias, D. S. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara. Info Singkat Bidang Politik Dalam Negeri, 12(17), 25–29.

Dompas, P. A. M. (2016). Aspek Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Lex et Societatis, 4(5), 62–70.

Fakhruddin, M. A. (2012). Model Hubungan antara Birokrasi dan Politisi di Indonesia. Jurnal Review Politik, 2(2), 282–301.

Farisa, F.C. (2020). Mayoritas ASN Langgar Netralitas Lewat Kampanye di Media Sosia.Kompas.com,https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/12190851/mayoritas-asn-langgar-netralitas-lewat-kampanye-di-media-sosial?page=all

Gedeona, H. T. (2013). Birokrasi dalam Praktiknya di Indonesia: Netralitas atau Partisan. Jurnal Ilmu Administrasi, 10(2), 232–245.

Habibi, M. (2018). Peran Uang dalam Penyelenggaraan Demokrasi Elektoral di Indonesia. https://doi.org/10.5281/zenodo.1256963

Hafidz, M., Muntafa, F., Muldi, A., Nuraharjo, A., Seftyono, C., Zaid, M., Ihsan, M., & Aritonang, D. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020 (T. E. B. RI (ed.)). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian. Literasi Nusantara.

Hanafi, R. I., Syafii, I., Ramadhan, M. S., & Prayoga, P. (2020). Kepemimpinan Lokal di Masa Pandemi Covid-19: Respons, Kebijakan, dan Panggung Elektoral. Jurnal Penelitian Politik, 17(2), 195-218.

Haris, S. (2014). Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi. Yayasan Obor.

Hartini, L. (2013). Campur Kode sebagai Simbol Kekuasaan dalam Pilkada Kabupaten Bandung (Tinjauan Komunikasi Lintas Budaya). Jurnal Wawasan Hukum, 29(2), 868–882.

Hartini, S., Kadarsih, S., & Sudrajat,T. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada: Studi di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 537-557.

Haryatmoko. (2014). Etika Politik & Kekuasaan. Penerbit Buku Kompas.

Hidayat, R. N. (2020). Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum. ’Adalah, 4(2), 29–38. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15606.

Ilham, I., Idris, U., & Muttaqin, M.Z. (2021). Pandemi di Ibu Pertiwi: Kajian Literatur “Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Ilham, I., Muttaqin, M.Z., Usman, I., & Suryanti, M.S.D. (2020). Kondisi Pengusaha Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19. Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya, 4(1)59-68. https://doi.org/10.31597/cc.v4i1.379

Ismail, M. Z. (2014). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung sebagai Momentum Strategis dalam Pengembangan Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal. Jurnal Valid, 11(2), 57–72.

Khoiriyah, F., & Syarifudin, A. (2020). Optimalisasi Fungsi Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Media Sosial. In A. Mellaz, B. Sujadmiko, Z. Ridlwan, & A. Triono (Eds.), Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia: Bawaslu Provinsi Lampung. Bawaslu.

Komalig, K. R. (2017). Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Lex Crimen, 6(4), 151–157.

Lefaan, A., & Nugroho, H. (2012). Etnosentrisme Dan Politik Representasidi Era Otonomi Khusus Papua. Majalah Ilmiah Pembelajaran, 0(0).

Leleng, L. I. V., Liando, D., & Kairupan, J. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1–12.

Lengkong, J. P., Purwanto, & Kaunang, M. (2017). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017. Jurnal Administrasi Publik, 4(62), 26–35.

Mahar, C., & Harker, R. (2010). Habitus X Modal + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Jalasutra.

Mardiana, M. (2020). Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Politika: Jurnal Ilmu Politik,11(1), 96-106

Martini, R. (2010). Politisasi Birokrasi Di Indonesia. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, 1(1), 67–74.

Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintahan Kota Mataram). Jurnal IUS, 4(3), 540–555.

Marwis. (2011). Analisis Kampanye Politik terhadap Sikap Pemilih PNS Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pilkada tahun 2005. Jurnal Komunikasi KAREBA, 1(4), 382–393.

Mokhsen, N., Dwiputrianti, S., & Muhammad, S. (2018). “Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara”. Jakarta : Komisi Aparatur Sipil Negara.

Moleong. (2005). Metodologi Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Muhamad Rezky Pahlawan MP. (2019). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 10(2), 135–149.

Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik di Aras Lokal Pasca Reformasi: Studi Kasus Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. Jurnal Wacana Politik, 4(2), 133–144.

Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election. Law Reform, 16(2), 264–275.

Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(1), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6032

Nugroho, R. (2011). Public Policy (Edisi keti). PT Elex Media Komputindo.

Parsons, W. (2011). Public Policy: pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan (T. W. B. Santoso (ed.); terjemahan). Kencana Prenada Media Group.

Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi. Negara Hukum, 10(1), 109–128.

Pradana, J. (2020a). Terpaksa, 70 Persen ASN Tak Netral dalam Pilkaada Karena. Bawaslu.Go.Id. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/70-persen-asn-tak-netral-dalam-pilkada-karena-terpaksa/

Pradana, J. (2020b). Verfak Calon Perseorangan Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Dukungan dari ASN dan Penyelenggara Pilkada. Bawaslu.go.id. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/verfak-calon-perseorangan-bawaslu-temukan-puluhan-ribu-dukungan-dari-asn-dan-penyelenggara/

Pratama, R. . (2017). Patronase dan Klientalisme pada Pilkada serentak Kota Kendari tahun 2017. Jurnal Wacana Politik, 2(1), 33–45.

Prayitno, B. (2011). Birokrasi dan Politik: Problematika dalam Keniscayaan Administrasi Publik. Junral Wacana Kinerja, 14(1), 133–149.

Prihatin, E. S. (2014). Politik Hukum Otonomi Daerah tentang Pemilukada. Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 49–56.

Rakhmawanto, A. (2017). Perspektif Politisasi Birokrasi dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Birokrasi Pemerintah. JAKP: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 3(1), 19–32.

Ramadhan. (2020, July 1). Polemik Penghapusan Hak Suara ASN/PNS. Asumsi.Co. https://www.asumsi.co/post/polemik-penghapusan-hak-suara-pns/

Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Trias Politika, 2(1), 96–104.

Rayadi, R. M., & Erman. (2014). Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupten Siak Tahun 2011). Jurnal Online Mahasiswa, 1(1), 1–14.

Razak, F. S. H. (2015). Kuasa Wacana Kebudayaan Bugis Makassar dalam Pilkada Di Kabupaten Pinrang: Implementasi Nilai-Nilai Sipakatau, Sikainge dan Sipalakelebbi dalam Memobilisasi Massa pada Pilkada Pinrang Tahun 2013. Jurnal Politik Profetik, 5(1), 16–35.

Riawanti, S. (2017). Teori tentang Praktik: Saduran Outline of a Theory of Practice Karya Pierre Bourdieu. Ultimus.

Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Crepido, 2(2), 85–96. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96

Russell, B. (2019). Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial dan Politik (H. Basri (ed.); Terjemahan). Yayasan Obor Indonesia.

Sandi, J. R. A., & Suprayitno, S. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 13(1), 1–13.https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072

Sarnawa, B. (2017). Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 24(1), 42–51.

Snook, I. (2009). Bahasa, Kebenaran, dan Kekuasaan: Ministerium Bourideu. In S. Rahmana (Ed.), Habitus x modal + Ranah = Praktik: pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu (Terjemahan, p. 221). Jalasutra.

Solihah, R. (2016). Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking. Jurnal Wacana Politik, 1(1), 41–52. https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10546

Sudibyo, A. (2019). Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Media Hukum, 88–94. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94

Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 47–66. https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250

Suseno, F. M. (2016). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Revisi). PT Gramedia.

Sutrisno. (2019). Prinsip Netralitas Apartur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. JH Ius Quia Iustum, 26(3), 521–543.

Wasisto, A., & Prayudi. (2020). Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020. Bidang Politik Dalam Negeri Info SIngkat, 12(12), 25–30.

Watra, B. L. (2020). Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministratif pada Pilkada Serentak 2020. AntaraNews. https://m.antaranews.com/amp/berita/1529196/ombudsman-ingatkan-potensi-maladministratif-pada-pilkada-serentak-2020/

Wisnumurti, A. A. G. O. (2012). Relasi uasa Penguatan Demokrasi Lokal di Bali. Udayana University Press.

Wulandari, W. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. In T. N. Haryani (Ed.), Seminar Nasional Administrasi Publik: Relasi Governansi dalam Agenda Reformasi Birokrasi Multidimensional di Indonesia (pp. 264–271). Universitas Sebelas Maret.

Yudiatmaja, W. E. (2018). Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 3(1), 10–28.

Yuniningsih, T. (2018). Peran Etika dan Integritas Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan “Clean and Prestigious Buereucracy.” In T. Yuniningsih (Ed.), Etika Administrasi Publik (pp. 1–64). Program Studi Doktor Administrasi Publik Fisip Undip.

Yusriwan, T. F., Taqwaddin, & Efendi. (2018). Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 2(3), 354–370.

Zoelva, H. (2013). Memberantas Electoral Corruption. In Jurnal Pemilu & Demokrasi (p. 3). Yayasan Perludem.

Zulhair, M. (2018). Bourdieu dan Hubungan Internasional: Konsep, Aplikasi, dan Filsafat Ilmu. Jurnal Transformasi Global, 3(2), 125–144.




DOI: https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32065

Copyright (c) 2021 M. Zaenul Muttaqin, Usman Idris, Ilham Ilham

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 JWP (Jurnal Wacana Politik) Indexed By:

Google Scholar width=  Bielefeld Academic Search Engine (BASE) WorldCat Indonesia One Search                 

 

 

Published By:

Departement of Political Science
Campus of Faculty of Social and Political Science
Universitas Padjajaran, Building D, 2nd floor
Jl. Raya Sumedang Km.21, Jatinangor, Sumedang

  

Lisensi Creative Commons Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.