ANALISIS PERKEMBANGAN SMART GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS DISKOMINFO)
Abstrak
Salah satu grand desain smart city ialah smart government. Smart government atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah dimensi yang mengkhususkan diri dalam pemerintahan. Tata kelola yang cerdas mencakup semua persyaratan, kriteria dan tujuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami smart government dan pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, adalah beberapa faktor yang akan berdampak pada perkembangan smart government. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan smart government dalam pemanfaatan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 di Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 15 orang, serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam perkembangan smart government di lingkungan birokrat dan masyarakat, masih belum bisa dikatakan maksimal, karena masih adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta sosialisasi yang dilakukan belum gencar dilaksanakan. Beberapa indikator tersebutlah yang menghambat perkembangan smart government. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi digital, di lingkungan birokrat dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital tersebut sudah cukup maksimal. Hal ini dikarenakan, seluruh aktivitas yang dilakukan sebagian besar sudah menggunakan teknologi digital.
One of the grand designs of smart cities is smart government. Smart government or smart governance is a dimension that specializes in governance. Smart governance includes all the requirements, criteria and objectives for the empowerment and participation of the community and government together. However, the lack of human resources in understanding smart government and the use of digital technology, as well as the lack of technology and information-based infrastructure, are some of the factors that will have an impact on the development of smart government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the development of smart government in the use of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0 in Tanjungpinang City, especially at the Department of Communication and Information. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 15 informants, and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results obtained from this study are that in the development of smart government in the bureaucratic and community environment, it still cannot be said to be optimal, because there are still limited budgets, human resources and infrastructure, as well as socialization that has not been intensively implemented. These are some of the indicators that hinder the development of smart government. As for the use of digital technology, in the bureaucratic environment and in the community, the use of digital technology is quite maximal. This is because, most of the activities carried out are already using digital technology.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. PT Rineka Cipta.
Darmawan, E. (2018). Perkembangan Smart City Kota Tanjung Pinang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 60–78. http://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/759
Firmansyah, R., & Ferdiansyah, M. (2019). Eduwisata Smart City Sebagai Sarana Meningkatkan Pengetahuan Revolusi Industri 4.0 Bagi Masyarakat Umum, Pelajar, dan Mahasiswa.
Friady, R., Ibrahim, A. K., Syahrul, & Sucahyo, Y. G. (2019). EXECUTIVE SUMMARY TANJUNGPINANG KOTA CERDAS. https://repository.unsri.ac.id/12539/
Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. In Electronic Government. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. (2003). http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2012.06.047%0Ahttp://www.geohaz.org/news/images/publications/gesi-report with prologue.pdf%0Ahttp://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/pdfdocs/earthquakes_en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gr.2011.06.005%0Ahttp:/
Irfan. (2018). PELAKSANAAN SMART GOVERNMENT DI KABUPATEN SOPPENG. i–72. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtxrPy1sTyAhVCQH0KHUn-DGYQFnoECAMQAQ&url=http%253A%252F%252Feprints.untirta.ac.id%252F861%252F1%252FSTRATEGI%252520PEMERINTAH%252520KOTA%252520CILEGON%252520MENUJU%25
Kertati, I. (2020). Implementasi Smart Government Kota Surakarta. Public Service and Governance, 1(1), 1–16.
Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). METODE PENELITIAN KUALITATIF (F. Annisya (Ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
Moleong, J. L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.
Muhidin, R., Kharie, N. F., & Kubais, M. (2019). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pada Sma Negeri 18 Halmahera Selatan Sebagai Media Promosi Berbasis Web. Indonesia Journal on Information System, 2(2), 69–76. https://media.neliti.com/media/publications/260171-sistem-informasi-pengolahan-data-pembeli-e5ea5a2b.pdf
Novitasari. (2021). Implementasi Konsep Smart Goverment Dalam Pelayanan Media Center Di Kota Surabaya. Jurnal Inovasi Sektor Publik, 1(1), 145–165. http://ejurnal.fisip-uwp.ac.id/index.php/JIS/article/view/84
Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023. (2019).
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota. (2012). 1–16.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet. (2017). 1–8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (2000). 1–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx.
Peraturan Presiden Nomo 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018). 110.
Profil Dinas Komunikasi dan Informatika. (2021). Dinas Komunikasi dan Informatika.
Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 44(2), 81–106. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279
Rencana Program Investasi Jangan Menengah (RPIJM) Kota Tanjungpinang (pp. 1–45). (2015).
Rencana Strategis (RENSTRA) Smart City Mission. (2019). DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018-2023.
Rista, D. (2019). Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 : Haki. https://doi.org/10.31219/osf.io/c3vbj
Sobandi, I. (2018). PERAN BANDUNG COMMAND CENTER (BCC) DALAM MENGEMBANGKAN SMART GOVERNMENT DI KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif di Pemerintah Kota Bandung). i–148.
Susanto, T. (2017). Selayang Pandang Kota Tanjungpinang. https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). 1–8.
Zilda, M. F., Miradhia, D., & Pancasilawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM E-SAMSAT DI JAWA BARAT. 13(2).
DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.39543
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Terindeks Di :
 



 
  
   
 

