KOORDINASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI TIM ASESMEN TERPADU DI KOTA CIMAHI
Abstrak
Based on the problems that occurred in the coordination of the handling of narcotics abuse through the Integrated Assessment Team in Cimahi City, several basic obstacles were found, such as the lack of budget and the ineffectiveness of the implementing agencies, the existence of official mutations in the implementing agencies appointed as the Integrated Assessment Team. The researcher uses the theory of success factors for coordination from the State Service Commission which has 3 dimensions, namely the mandate dimension, the system dimension, and the behavioral dimension. The purpose of this study is to describe the coordination of the handling of narcotics abuse through the Integrated Assessment Team in Cimahi City which has not been effective. This study uses a qualitative method in which the author conducts interviews with several informants, then will look for data through related documents to strengthen the data that has been obtained from interviews. The results obtained are that the three dimensions that have been described have not been implemented properly. Therefore, researchers provide suggestions related to the coordination of handling narcotics abuse through the Integrated Assessment Team, it is necessary to make efforts to the budget for the implementation of the assessment by the Integrated Assessment Team, better coordination is carried out directly to the members of the Integrated Assessment Team
Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi ditemukan beberapa kendala yang mendasar seperti kurang nya anggaran serta belum efektifnya instnasi pelaksana, adanya mutasi dinas pada instnasi pelaksana yang ditunjuk menjadi Tim Asesmen Terpadu. Peneliti menggunakan teori factor-faktor keberhasilan koordinasi dari State Service Commission yang memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi mandate, dimensi system, dan dimensi perilaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi yang belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, lalu akan mencari data melalui dokumen-dokumen terkait untuk meguatkan data yang telah didapatkan dari wawancara. Hasil yang didapatkan adalah bahwa dari ketiga dimensi yang telah diuraikan masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, peneliti memberikan saran terkait koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu perlu melakukan upaya terhadap anggaran pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, koordinasi yang dilakukan lebih baik langsung kepada anggota Tim Asesmen Terpadu
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Avianto, F. J. (2018). Joined-Up Government (Studi Deskriptif Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Surabaya). Journal Universitas Airlangga, Vol. 6 / N(Kebijak. dan Manaj. Publik), 1–11. Retrieved from http://journal.unair.ac.id/KMP@joined-up- government-article-12660-media-138- category-8.html
Bose, D. C. (2012). Principles of Management and Administration. Delhi: Sree Narayana College.
Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi keti). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu
Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, 25(1). https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203
Harits, B. (2020). PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMUNGUT PBB PADA KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR.
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 70–81.
Hartono, A. (2016). KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: TAMAN FLORA DAN TAMAN EKSPRESI DI KOTA SURABAYA).
Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(3).
Kencana, Surya, A., & Haryono, N. (2011). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. 1–11.
Oktarina, C. D., Yusrizal, & R, M. A. (2017). Koordinasi dan hubungan kerja tenaga kependidikan dalam pengelolaan administrasi akademik jurusan keperawatan politeknik kesehatan kementrian kesehatan Aceh. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, 5(4), 241–247.
Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. 12(1). Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php? article=41385&val=3594&title=PENYALA HGUNAAN NARKOBA
Samba, D. (2014). Studi Deskriptif tentang Proses Koordinasi Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu dalam Pengawasan Pencemaran Air di Kali Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 1–10.
Saputra, W. E. (2020). PENGARUH
PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TIMUR.
Sustainability (Switzerland), 4(2), 1–9. Retrieved from https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/e n/mdl- 20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s 41562-020-0887-
%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020- 0884-
z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020
.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index. php/IJAST/article
Selvius, DominikusMangambe, P., & Mulait, S. (2019). PENTINGNYA KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARAT PADA KANTOR KAMPUNG SANOBA BAWAH DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE. 1(2), 1–13.
Silalahi, U. (2016). Studi tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
Siregar, H., & Suryadi, H. (2011). PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011. 1–12.
Siregar, S. M. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR.
Jrunal Administrasi Publik, 6(2), 154–173. Retrieved from http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equi librium/article/view/1268/1127
State Service Commission. (2008). Factors for Successful Coordination-A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively. State Services Commission, (February), 1–23. Retrieved from https://www.publicservice.govt.nz/assets/Leg acy/resources/Factors-publication_0.pdf
Sugandha, D. D. (1988). Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi.
INTERMEDIA.
Supratman, D., Nugroho, P., & Wijayanti, R. D. (2020). Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 3(2), 13.
https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.142
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN No. 01/P/PB/MA/III/2014, No 03
Tahun 2014, No 11 tahun 2014 No. 03 Tahun 2013, No.PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014,
PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45141
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Terindeks Di :
 



 
  
   
 

