PERENCANAAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PERPUSTAKAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Abstrak
Pengadaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjaga mutu layanan organisasi publik, termasuk perpustakaan lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan pengadaan sumber daya manusia di Perpustakaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam merespons kesenjangan antara kebutuhan formasi dan realisasi pengisian jabatan fungsional pustakawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen, khususnya Analisis Beban Kerja tahun 2023. Analisis dilakukan menggunakan kerangka proses pengadaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, rekrutmen, seleksi, serta penempatan yang disertai orientasi dan induksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan telah disusun secara sistematis berbasis beban kerja, namun belum diikuti oleh strategi pemenuhan yang efektif akibat mekanisme pengadaan terpusat, keterbatasan kuota, dan siklus pengadaan yang panjang. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya tingkat keterisian jabatan dan terjadinya rangkap tugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pengadaan sumber daya manusia telah memenuhi aspek teknokratis, tetapi belum efektif dalam menghasilkan keterisian formasi yang memadai.
Human resource procurement is essential to maintaining the quality of public sector services, including state institutional libraries. This study aims to analyze human resource procurement planning at the Library of the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia in addressing the gap between workforce requirements and actual staffing fulfillment in functional librarian positions. This qualitative study employs a descriptive approach through in depth interviews and document analysis, focusing on the 2023 Workload Analysis. The analysis applies a human resource procurement framework covering workforce planning, recruitment, selection, and placement with orientation and induction. The findings indicate that workforce planning has been systematically conducted based on workload, but has not been supported by effective fulfillment strategies due to centralized recruitment mechanisms, limited quotas, and lengthy procurement cycles. These conditions have resulted in low staffing levels and multiple role assignments. The study concludes that human resource procurement planning has met technocratic standards but has not yet effectively translated into adequate staffing fulfillment.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Andriaty, E., Ismiati Iskak, P., & Heryati, S. (2020). Analisis Peta Jabatan Fungsional Pustakawan Kementerian Pertanian. Analisis Peta Jabatan Fungsional ..... (Etty Andriaty et al.) J. Perpus. Pert, 21(2), 25–32. https://doi.org/10.21082/jpp.v29n1.2020.p2532
Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2023). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Sixth Edition). SAGE Publishing.
Grace, V., Lay, A. C., Hardini, A. T. H., & Rizky, B. A. (2024). Pentingnya Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Sebuah Organisasi. In Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA) (Vol. 2, Number 2). https://doi.org/3135
Hasibuan, M. (1994). Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan (6th ed.). CV HAJI MASAGUNG.
H.Q Muchransyah, M., & Rahmawati, S. (2016). Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai di Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka): Vol. VII (Issue 2).
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2024. (n.d.).
Mondy, & Martocchio. (2016). Human Resource Management (Fourteenth Edition). Pearson.
Nurhayati, A., & Syafrinal. (2018). Analisis Kebutuhan Sdm Berbasis Beban Kerja Dan Evaluasi Kualitas Layanan Perpustakaan Menggunakan Libqual +Tm Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri Di Sumatera Barat.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 17 Tahun 2021 Tentang Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 55 Tahun 2022 Tentang Fungsional Pustakawan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 56 Tahun 2022 Tentang Fungsional Asisten Perpustakaan.
Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Rahayuningsih, F., & Setyowati, L. (2018). Perencanaan Kebutuhan Tenaga Perpustakaan Menggunakan Analisis Beban Kerja: Studi Kasus pada Perpustakaan Umum Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sabrina, R. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia (E. Sulasmi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Umsu Press.
Wulandari, W. (2025). Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. www.penerbitmanggu.co.id
DOI: https://doi.org/10.24198/jane.v17i2.69466
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
JANE (Jurnal Administrasi Negara) Terindeks Di :




