Analysis of the Basic Service Infrastructure Index in Serang Regency

Agus Lukman Hakim; Pandri Ferdias; Rahmat Maulana; M. Robbi Qawi; Ali Salmande; Siti Aina Firdaus

doi:10.24198/jmpp.v9i1.49708

Analysis of the Basic Service Infrastructure Index in Serang Regency

Agus Lukman Hakim, Pandri Ferdias, Rahmat Maulana, M. Robbi Qawi, Ali Salmande, Siti Aina Firdaus

Abstrak

This research aims to provide an overview and determine the basic service infrastructure index in Serang Regency. The indicators used are access to housing and settlements, ground water and raw water, access to safe and secure drinking water and sanitation, safety and health, infrastructure protection from natural disasters and security. The research implementation time was two months. The data used is secondary data originating from performance reports of ministries, regional apparatus and BPS. The analysis technique used is basic service infrastructure index calculation. The research results show that there are still 30% of Serang Regency residents who do not have access to adequate housing; there are 30.31% who have access to clean drinking water; As many as 80.34% have access to proper sanitation; There are 71.47% who have access to hand washing facilities with soap. , 97.17% have stable national road conditions, and 24.54% of all villages have disaster-resistant communities. Second, the results of the Basic Services Infrastructure Index from 2019 to 2021 have increased (2019: 55.09; 2020: 56.08; and 2021: 58.92). This shows that the condition of basic service infrastructure managed by the Serang Regency Government is getting better.

Kata Kunci

Infrastructure; Basic Services; Serang District

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

BPBD Kabupaten Serang. 2021. Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Serang 2021-2026. Banten.

BPS. 2022. Capaian Indikator SDGs (laci BPS). Sekretariat SDGs BPS. Jakarta

BPS Kabupaten Serang. 2019. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang 2019. Banten.

BPS Kabupaten Serang. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang 2020. Banten.

BPS Kabupaten Serang. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Serang 2021. Serang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, 2021. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 2021-2026. Banten.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 6. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

Kementerian Kesehatan. 2021. Hasil Utama Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga Di Indonesia. Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat: Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Menteri Siti Nurbaya Pimpin Inisiasi Rencana Pengelolaan DAS Lintas NegaraPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021a. Laporan Kinerja 2020. Biro Perencanaan KLHK. Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021b. Update Capaian Metadata SGDs Nasional . Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi. Jakarta

Maulana, M. R. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(1).

Mutmainnah, M., & Afdal, A. (2022). Pengembangan Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah Losari Makassar. Jurnal Teknik Sipil Universitas Lamappapoleonro (JTEKSIL), 1(1), 11-16.

Rokhmat, A., Sasana, H., Nugroho, S. B. M., & Yusuf, E. (2020). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan Provinsi, Air Bersih, Hotel, Penginapan dan Restoran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, 13(2), 70-88.

Suswita, I., Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomi, 2(1), 1-11.

Regulasi dan Aturan

Bapenas. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Indonesia Tahun 2019: Tujuan 6. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta

KemenpanRB. Permenpan RB No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Indonesia. (2014). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sekretariat Negara. Jakarta.

DOI: https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i1.49708