PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN SEBAGAI REFLEKSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH JAWA BARAT

Abstract

Pengentasan penduduk miskin merupakan masalah yang cukup serius
bagi Jawa Barat. Data empirik berupa indikator yang paling sering dipergunakan
untuk mengukur intensitas kemiskinan head count ratio dan poverty gap index
menjelaskan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk bervariasi secara signifikan
antar daerah kabupaten dan kota. Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan
tahun 1997 menyebabkan merosotnya kemampuan daya beli penduduk. Pada
periode 1996-1999, persentase penduduk miskin meningkat tajam, namun pada
tahun 2004 menurun, sejalan dengan implementasi program nasional.
Pemerintah menyediakan paket JPS (Jaring Pengaman Sosial) meliputi
penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan usaha untuk keluarga miskin.
Data empirik juga memperlihatkan tingkat partisipasi pendidikan menurun dalam
kurun waktu tersebut. Walaupun persentase penduduk miskin mengalami
penurunan, masih tetap tinggi dan pola yang terjadi tetap sama yaitu persentase
penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Keadaan ini
disebabkan karena masih rendahnya kinerja manajemen publik. Sejalan dengan
desentralisasi yang dibawakan oleh otonomi daerah pada tahun 1999 seharusnya
kinerja elit lokal (local-state actors) meningkat secara signifikan dalam
mengimplementasikan progarm-program kemiskinan secara efisien dan
akuntabel. Padahal,Indonesia meletakkan prinsip dasar kebijakan publik bahwa
sumberdaya manusia bukan saja sebagai alat, namun juga sebagai tujuan.
Kata kunci : Pengentasan Penduduk miskin, otonomi daerah, dan elit lokal.