IMPLIKASI PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEGISLATIF DAERAH (STUDI PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN KEPALA DAERAH DI PROPINSI JAWA BARAT)

Abstract

Hubungan eksekutif dengan legislatif dalam penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran sangat didominasi oleh
legislatif karena legislatif lebih berwenang menentukan diterima atau tidaknya LPJ
yang disampaikan Gubernur. Ketiadaan persamaan persepsi dan pemahaman di
antara eksekutif dan legisatif mengenai tolok ukur penilaian membuat penilaian
legislatif menjadi subyektif. Karena itu, evaluasi kinerja eksekutif harus dilihat
dalam rentang waktu yang terus berkelanjutan untuk memonitor sejauhmana
eksekutif itu telah memperbaiki kinerjanya. Untuk mewujudkan akuntabilitas pada
publik, maka ruang partisipasi publik bagi berbagai elemen masyarakat untuk
turut memberikan penilaian terhadap LPJ harus diperluas.
Kata Kunci : Otonomi daerah, pertanggungjawaban, eksekutif, legislatif