REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PASCA ORDE BARU

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan konsep yang luas ruang lingkupnya,
mencakup pembenahan struktural dan kultural. Secara lebih rinci meliputi
reformasi struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi.
Reformasi birokrasi pemerintahan diartikan sebagai penggunaan wewenang
untuk melakukan pembenahan dalam bentuk penerapan peraturan baru terhadap
sistem administrasi pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur maupun
prosedur yang dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan
pembangunan. Di dalam konteks Indonesia, dengan budaya paternalistik yang
masih kuat, keberhasilan pembenahan birokrasi akan sangat ditentukan oleh
peran pemimpin atau pejabat tinggi birokrasi. Jadi pembenahan tersebut
seyogianya dilakukan dari level atas, karena pemimpin birokrasi kerapkali
berperan sebagai ’patron’ sehingga akan lebih mudah menjadi contoh bagi para
bawahannya. Pembenahan birokrasi mengarah pada penataan ulang aspek
internal maupun eksternal birokrasi. Dalam tataran internal, pembenahan
birokrasi harus diterapkan baik pada level puncak (top level bureaucrats), level
menengah (middle level bureaucrats), maupun level pelaksana (street level
bureaucrats). Pembenahan pada top level harus didahulukan karena posisi
strategis para birokrat di tingkat puncak adalah sebagai pembuat keputusan
strategis. Pada tataran menengah, keputusan strategis yang dibuat oleh
pemimpin harus dijabarkan dalam keputusan-keputusan operasional dan
selanjutnya ke dalam keputusan-keputusan teknis bagi para pelaksana di
lapangan (street level bureaucrats).
Kata Kunci: Reformasi birokrasi, paternalistik, struktur, kultur, etika birokrasi