PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN CIREBON

Abstract

Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis
yang memerlukan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan
desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang nyata
maka perubahan sistem pemerintah desa mutlak diperlukan. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat adalah yang
tertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menjelaskan paling mendasar
dalam perubahan sistem Pemerintahan Desa adalah adanya pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri
Sipil. Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Cirebon memberikan dampak bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan memahami bahwa masyarakat adalah pelanggan
utama yang harus dilayani, maka sekdes diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan
dan diinginkan masyarakat, sehingga dapat memuaskan masyarakat dengan pelayanan prima. Namun dalam
pengangkatan sekdes menjadi PNS masih terdapat permasalahan yang bermunculan yaitu kecemburuan sosial di
dalam kantor desa akibat tuntutan perangkat desa selain sekretaris desa untuk diangkat menjadi PNS. Hal inilah
yang memberikan iklim tidak baik di dalam kantor desa.