KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR RUMAH SUSUN UMUM DI KOTA CIREBON

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Participatory Governance dalam Penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Participatory Governance oleh (Wampler & Mcnulty, 2011) Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengambil informan yang melibatkan para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah belum melakukan sosialisasi mendalam kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. (2) Keterlibatan masyarakat khususnya lembaga swadaya masyarakat masih belum terlihat atau belum ada lembaga swadaya masyarakat. (3) Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman memerlukan bagian yang berfokus pada penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon agar penyelenggaraan lebih optimal. (4) Kebutuhan yang disuarakan oleh masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi, hal ini menunjukan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon. (5) Belum ada kebijakan yang berfokus pada penyelenggaran infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan infrastruktur rumah susun umum di Kota Cirebon belum optimal karena masih belum melibatkan masyarakat secara mendalam. Melalui analisis participatory governance dapat membantu pemerintah sekaligus masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun umum di Kota Cirebon.

This study focuses on Participatory Governance in the Implementation of Public Apartment Infrastructure in Cirebon City. The theory used in this study is the Participatory Governance theory by (Wampler & Mcnulty, 2011). The research method uses a qualitative research method, by taking informants who involve actors involved in the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. The results of the study indicate that: (1) The government has not conducted in- depth socialization to the community to provide an understanding of the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. (2) Community involvement, especially non- governmental organizations, is still not visible or there are no non-governmental organizations. (3) The public housing and residential area service requires a section that focuses on the implementation of public apartments in Cirebon City so that the implementation is more optimal. (4) The needs voiced by the community have not been fully met, this shows a lack of community involvement in the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. (5) There is no policy that focuses on the implementation of public apartment infrastructure in Cirebon City. The conclusion of this study is that the implementation of public flat infrastructure in Cirebon City is not optimal because it has not involved the community in depth. Through participatory governance analysis, it can help the government and the community in the implementation of public flats in Cirebon City.