FORMULASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CIREBON

Abstrak

Penelitian ini mendalami tentang formulasi kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon. Kebijakan ini dibuat sebagai adaptasi dari reformasi birokrasi untuk mengatasi dan mempercepat agenda pembangunan nasional, salah satunya isu kemiskinan. Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak tercapainya capaian nilai reformasi birokrasi tematik di Kota Cirebon yang kurang mencapai maksimal bobot poin. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan reformasi birokrasi tematik dan mencari tahu penyebab kegagalan capaian kebijakan di tahap formulasi kebijakan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon melewati beberapa tahapan, seperti vision, present, dan priorities. Kebijakan ini juga dibutuhkan sebagai solusi dari beberapa masalah, yaitu: (1) Perencanaan program dalam mengantisipasi kekeliruan data penerima manfaat program masih belum matang; (2) Koordinasi antar perangkat daerah belum terlaksana baik; (3) TKPK sebagai tim pelaksana koordinasi kurang menjalankan fungsi secara maksimal; (4) Sifat egosektoral yang masih melekat di lingkungan masyarakat hingga perangkat daerah; dan (5) Solidaritas dari masyarakat yang masih cukup minim. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah proses dari kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan dibentuk berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon hingga masyarakat.

This study delves into the formulation of thematic bureaucratic reform policies for poverty alleviation in Cirebon City. This policy was made as an adaptation of bureaucratic reform to overcome and accelerate the national development agenda, one of which is the issue of poverty. The problem in this study is that the achievement of the value of thematic bureaucratic reform in Cirebon City is not achieved, which does not reach the maximum weight of points. The purpose of this study is to describe the formulation of thematic bureaucratic reform policies and find out the causes of policy achievement failure at the policy formulation stage. This research method is a qualitative research for data collection through interviews and literature studies. The results of the study show that the thematic bureaucratic reform policy for poverty alleviation in Cirebon City goes through several stages, such as vision, present, and priorities. This policy is also needed as a solution to several problems, namely: (1) Program planning in anticipation of incorrect data on program beneficiaries is still immature; (2) Coordination between regional apparatus has not been carried out well; (3) TKPK as a coordination implementation team lacks to carry out its functions optimally; (4) Egosectoral traits that are still inherent in the community to the regional apparatus; and (5) Solidarity from the community is still quite minimal. The conclusion that can be drawn from this study is that the process of thematic bureaucratic reform policies for poverty alleviation is formed based on the problems faced by the Cirebon City Government and the community.