IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN RAPPANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Abstrak

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan bentuk intervensi strategis yang mencakup proses relokasi maupun penataan ulang, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendasar seperti pemilihan lokasi yang strategis, ketersediaan infrastruktur, serta hambatan-hambatan operasional di lapangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib serta mendorong peningkatan estetika kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas penataan PKL di Kelurahan Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas, melibatkan sebanyak 98 responden. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, studi literatur, dan penyebaran kuesioner, sementara analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS versi 21. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah tergolong dalam kategori baik, dengan rata-rata capaian sebesar 66%. Demikian pula efektivitas penataan PKL tercatat dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 71%. Beberapa faktor yang berkontribusi secara positif antara lain komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, serta koordinasi antar pelaksana. Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penataan pedagang kaki lima. 

The implementation of government policy in managing street vendors (PKL) is a form of strategic intervention that includes relocation and reorganization processes, taking into account basic needs such as strategic location selection, infrastructure availability, and operational obstacles in the field. The goal of this policy is to create a more orderly urban environment and encourage the improvement of city aesthetics. This study was conducted to evaluate the extent to which the implementation of government policy influences the effectiveness of street vendor management in Rappang Village, Sidenreng Rappang Regency. The approach used was a quantitative approach with a non-probability sampling technique, involving 98 respondents. Data collection techniques included observation, literature studies, and questionnaire distribution, while data analysis was carried out using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, and simple linear regression through the SPSS version 21 application. The research findings indicate that the implementation of government policy is categorized as good, with an average achievement of 66%. Similarly, the effectiveness of street vendor management was recorded in the good category, with an average value of 71%. Several factors that contributed positively include communication, resource availability, organizational structure, and coordination between implementers. The results of the hypothesis testing indicate that the implementation of government policies has a significant influence on the effectiveness of street vendor management.